Rencana pembagian sebagian pajak penghasilan kepada wali kota daerah mulai dibahas serius di tingkat nasional. Andy Burnham, sebagai salah satu tokoh kunci dalam pembicaraan ini, mendorong agar kekuasaan fiskal tidak hanya terkonsentrasi di pusat. Langkah ini diharapkan bisa memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk mengatur prioritas mereka sendiri.
Menurut pernyataan resmi, tujuan utamanya adalah mendistribusikan kekuasaan hingga ke setiap kode pos. Artinya, keputusan terkait anggaran bisa lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal. Namun, sejumlah kritikus langsung menyoroti bahwa detail implementasinya masih belum jelas, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksanaan.
Salah satu konteks penting yang perlu diperhatikan adalah proses desentralisasi yang sudah berjalan selama satu dekade terakhir di Inggris. Sejak pemerintah pusat mulai mendelegasikan wewenang kepada otoritas gabungan seperti Greater Manchester, daerah-daerah tersebut sudah memiliki pengalaman mengelola anggaran transportasi dan perumahan. Pembagian pajak penghasilan ini bisa menjadi kelanjutan logis dari model tersebut, memungkinkan daerah merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi setempat.
Dampak potensial lainnya adalah pada fleksibilitas anggaran daerah untuk proyek jangka panjang. Dengan akses langsung ke sebagian penerimaan pajak, wali kota mungkin bisa merespons perubahan kebutuhan masyarakat lebih cepat dibandingkan harus menunggu alokasi dari pusat. Meski begitu, tanpa kerangka kerja yang rinci, risiko ketidaksetaraan antar daerah tetap menjadi perhatian utama.
Para pengamat juga mencatat bahwa keberhasilan skema ini sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jika mekanisme pembagian dan pengawasan tidak disusun dengan matang, tujuan awal untuk memberdayakan setiap wilayah bisa terhambat. Saat ini, diskusi masih berlangsung dan banyak pihak menanti detail lebih lanjut sebelum memberikan penilaian akhir.
